ZOOM MEETING : “OPTIMALISASI PELAYANAN PENEMPATAN TENAGA KERJA”
FORUM KOMUNIKASI PENEMPATAN TENAGA KERJA DALAM NEGERI (FKPTKDN)
Gambut, 5 Desember 2022.
Mengingat dalam kaitannya yang membidangi sebagai upaya pelayanan penempatan tenaga kerja oleh petugas pengantar kerja. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan mewadahi Forum Komunikasi Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri melakukan langkah dan upaya dalam meningkatkan layanan dan kerjasama dari lembaga dan mitra ketenagakerjaan melalui pemberian informasi dan pemahaman mengenai aturan baru dalam ketenagakerjaan. Kegiatan yang dihadiri oleh Disnakertrans Kab/ Kota di Kalimantan Selata, perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) , serta Pengurus BKK Sekolah Menengah Kejuruan yang ada di Kalimantan Selatan.
Sebagai narasumber dalam penyampaian materi yang pertama diberikan oleh Yuswiyanto yang mewakili BPJAMSOSTEK-BPJS Ketenagakerjaan. Dalam penjelasannya Program JKP yang merupakan Jaminan Kehilangan Pekerjaan dapat memberikan manfaat kepada tenaga kerja yang sedang mengalami PHK atau berhenti bekerja akibat pemutusan hubungan kerja. Yuswiyanto juga menjelaskan ada tiga manfaat yang diterima oleh peserta BPJS Ketenagakerjaan yang mengikuti program JKP yang pertama adalah manfaat Uang tunai yang diberikan paling banyak 6 bulan dimana 45% dari 3 bulan pertama dan 25% pada 3 bulan berikutnya. Manfaat kedua, peserta mendapatkan akses Informasi Pasar Kerja (IPK) peserta bisa menerima informasi dan penempatan kerja yang tentunya setelah mendapatkan rekomendasi dari konselor karir JKP itu sendiri, dan yang ketiga, Pelatihan Kerja, manfaat ini diberikan kepada peserta agar memiliki skil yang dapat digunakan untuk mendapatkan pekerjaan pada bidang kerja yang akan dilamarnya. Untuk bidang BKK SMK yang menangani program Prakerin Siswa SMK, Yuswiyanto juga menambahkan agar dapat diikutsertakan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dengan untuk memberikan jaminan atas kegiatan magang yang dilakukan siswa sehingga dapat memperoleh manfaat dari kepesertaanya, yang tentunya dengan mekanisme pendaftaran sebagai peserta dengan menyerahkan kewajiban iuran perbulan selama dalam pelaksanaan program kegiatan Prakerin tersebut.
Selanjutnya narasumber dari Direktorat Bina Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri (BPTKDN)-Kementerian Tenaga Kerja Faisal Amir lebih rinci menjelaskan mekanisme dan prosedur serta tahapan dalam mengikuti program JKP ini. Dalam penjelasannya layanan yang dapat diperoleh oleh peserta JKP dari tiga manfaat yang telah dijelaskan sebelumnya, akses layanan informasi Pasar Kerja, klaim Uang Tunai, konseling karir dan Pelatihan Kerja semua itu telah dapat di akses di aplikasi SIAPkerja Kemnaker atau bisa diakses di laman http://jkp.go.id.
Pada sesi terakhir Muh. Isran narasumber yang mewakili dari Kementerian Koordinator Perekonomian memaparkan tentang kebijakan-kebijakan pemerintah pusat dalam program Kartu Prakerja. Seberapa besar perbandingan peserta Kartu Prakerja dengan data yang sebenarnya yang tercatat dan memenuhi sayarat dalam keikutsertaan program Kartu Prakerja. Saran dari Muh. Isran bahwasannya alumni/ lulusan baru dari siswa SMK masih terkendala dalam pencatatan peserta dalam proses pendaftaran, hal ini terkendala masih tedatanya lulusan dalam sistem informasi dapodik yang belum dikeluarkan sebagai peserta didik, sehingga status inilah yang menghambat lulusan baru SMK untuk segera mendaftar dan medapatkan Kartu Prakerja.
Pada akhir nya dari kegiatan ini dapat disimpulkan bahwasannya pemerintah pusat sangat memberikan perhatian yang besar terhadap tenaga/ pencari kerja di Indonesia khususnya lulusan-lulusan SMK yang siap kerja agar dapat memperoleh dan mempertahankan kesejahteraan tenaga kerja/ calon tenaga kerja itu sendiri baik yang belum memiliki pekerjaan ataupun yang diakibatkan oleh Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), serta menjadi acuan bagi BKK SMKN 1 Gambut dapat mengarahkan alumni maupun lulusannya agar dapat terjaring dan dapat terserap oleh lapangan kerja di Dunia Usaha dan Dunia Industri. smkn1gambut@humas.
